Penyalainews, Jakarta - Pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Istana pada Kamis (1/3) lalu dipersoalkan oleh sejumlah pihak. Terlebih, pertemuan tersebut membahas Pemilu 2019. Kritik juga datang dari partai politik oposisi salah satunya Partai Gerindra.

Pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens menilai Gerindra sedang mencari cara untuk berkampanye sehingga mempersoalkan pertemuan antara Jokowi dengan PSI tersebut.

"Sasarannya men-downgrade Istana dan PSI sebagai partai lawannya di Pilpres atau Pemilu 2019 nanti," kata Boni saat dihubungi, Minggu (4/3).

Meski demikian, Boni kritik memang sah saja dilakukan. Namun, dia menilai seharusnya kritik dapat dilontarkan lebih elegan dan seharusnya pihak oposisi harus mengangkat isu lain yang lebih bermutu.

Menurut dia, sah-sah saja itu dilakukan tetapi harus lebih elegan dan oposisi harusnya mengangkat isu-isu yang lebih bermutu.

"Jangan bermain pada isu-isu yang tidak substansial. Kenapa Gerindra tidak menyoal radikalisme keagamaan yang menguat?" katanya.

Dia melihat Gerindra cenderung khawatir PSI akan mengambil suara pemilih muda kaum milenial di Pemilu 2019 mendatang. "Otomatis ada keresahan itu pada semua partai lama termasuk Gerindra," katanya yang menyebut partai lama khawatir karena PSI diisi kader muda dan berpotensi besar meraup pemilih milenial ini.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono mengatakan Presiden Joko Widodo mengistimewakan Partai Solidaritas Istimewa (PSI). Hal tersebut menurut Ferry lantaran dibalik PSI ada sejumlah nama yang memiliki kedekatan dengan Jokowi yaitu Sunny Tanuwidjaja yang menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pembina PSI.

"Memang partai ini sejak awal sudah memiliki privilege atau keistimewaan di mata Jokowi, karena memang orang di belakangnya PSI itu memiliki kedekatan hubungan dengan Jokowi, karena ada Sunny itu menandakan bahwa ada Ahok juga di situ," kata Ferry di Restoran Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu (3/3).

Dia juga menilai bahwa Jokowi terlalu cepat untuk berkampanye. Salah satunya mengundang PSI ke Istana. Menurutnya, Jokowi seharusnya tidak mengundang dan berbincang soal strategi Pemilu 2019 di Istana Negara.

"Tapi sekarang itu menjadi preseden buruk, karena itu seperti penyalahgunaan kekuasaan, kok Istana digunakan untuk memanggil salah satu parpol membicarakan apa lagi kiat-kiat strategi pemenangan pemilu 2019," katanya***red/rfm 

Merdeka.com