PEKANBARU-riaubertuah.co – Bertempat di ruang transit Gedung MPP Jalan Sudirman Walikota Pekanbaru Firdaus S.T, M.T, mengadakan rapat tertutup dengan PLN UP3 area Pekabaru yang di wakili oleh Manager Area Himawan Sutanto.

Bermula dari kehebohan di media sossial rapat tertutup ini membahas tentang kegaduhan yang ditimbulkan oleh ledakan tagihan pembayaran rekening listrik PLN di bulan Juni yang harus dibayarkan oleh pelanggan PLN di seluruh Indonesia khusunya pelanggan yang berada di Kota Pekanbaru.

Walikota Pekanbaru Firdaus S.T., M.T., menyampaikan kepada wartawan yang mewawancarainya setelah rapat usai mengatakan bahwa kedatangan pihak PLN mendatangi kantor Walikota Pekanbaru untuk membahas kegaduhan masyarakat yang nota bene pelanggan PLN dengan berbagai macam tanggapan dan kecaman mereka lontarkan di media sosial terkait ketidaknyamanan yang diterima para konsumen setia PLN tersebut.

“Tadi kami berdiskusi banyak hal diantaranya Saya dengar dari medsos ada rencana pemutusan meteran pelanggan oleh PLN , PLN menjelaskan bahwa tidak ada pemutusan meteran pelanggan yang benar adanya mengenai rencana perawatan jaringan per zona bukan pemutusan meteran maka harus ada pemutusan selama perawatan”, terang Walikota Pekanbaru dua periode ini.

“Di situasi New Normal Life ini kegiatan masyarakat masih ditetapkan menggunaakn protokol wabah covid 19 yang disedikit diberi kelonggaran dimana ada pertimbangan karena kondisi anak-anak yang lagi ujian yang menggunakan teknologi IT maka dari itu perawatan jaringan itu ditunda tidak jadi dilakukan dalam waktu ini”, ungkap Firdaus.

“Setelah dievalusi maka kondisi ini masih bisa bertahan untuk beberapa waktu sehingga perawatan jaringan ini bisa ditunda sampai anak-anak selesai ujian”, terangnya lagi.

“Pembahasan Kedua, dari medsos juga saya dengar adanya ledakan tagihan rekening listrik. Ternyata yang terjadi bukan kenaikan tarif oleh PLN namun nyatanya dilapangan lebih 50% normal, kemudian adanya kenaikan tagihan sekitar 20%-50% ada sekitar 20% saja, yang tagihanya melonjak sampai 100% itu ada sebanyak 17% dari total sambungan pelanggan PLN yang ada di Proivnsi Riau sebanyak 546.233 sambungan listrik terpasang”, urainya panjang lebar.

“Kenapa terjadi lonjakan tagihan ini menurut keterangan Manager area retail UP3 Pekanbaru kepada saya karena pertama 3 bulan (Maret, April, Mei) kita banyak melakukan kegiatan di rumah banyak menggunakan daya listrik selama berkegiatan dirumah ini #stayathome”, ucap Firdaus kepada wak media.

“Yang kedua 2 bulan kita dalam menerapkam PSBB #stayathome petugas pencatat meteran ke alamat-alamat pelanggan tidak turun, dari total 473.891 pelanggan pasca bayar (bayar bulanan) kelompok rumah tangga yang ada di Provinsi Riau”, tambahnya.

“Kenaikan listrik yang terjadi di Pekanbaru bukanlah karena kenaikan tarif dasar listrik”, tegas Walikota ini.

“Untuk perlindungan pada konsumen kami juga melakukan relaksasi dengan memberikan keringan pembayaran di bulan juni pelanggan diberi keringan untuk mecicil tagihan pembayaran rekeningnya dengan cara membayar 40% dari total tagihan Juni sisanya 60% bisa di bayar 4 bulan cicilan”, terangnya lagi.

Saat ditanya wartawan mengenai solusi pemerintah Kota Pekanbaru bagi mereka yang benar-benar tidak mampu membayar tagihan yang melonjak tinggi ini apakah bisa gratis? ini jawaban Walikota Pekanbaru.

”Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah tadi kami diskusikan tentang skema subsidi darimana yang membayarkan dari PLN kah? Atau dari pemerintahkah? Nah, untuk pemerintah pemerintah daerahkah? Atau pemerintah pusat yang harus membayarkan subsidi ini? Dalam diskusi ini belum terjawab mekanisme pembayaranya”, ungkap Ocu Dau panggilan akrab Walikota Pekanbaru.

“Saya belum bisa jawab juga, kebijakan dari pusat juga belum kami dapat. PLN adalah sebuah perusahaan didalam pengoperasianya tentunya mengejar profit/keuntungan, tidak dalam kapasitas perusahaan memberikan subsidi kepada masyarakat banyak”, terangnya lagi.

“Saya rasa benar apa yang disampaikan oleh Manager Are UP3 Himawan Sutanto terkait Subsidi bagi masyarakat yang tidak mampu dibebankan kepada pemerintah”, terusnya.

“Kebijakan untuk memberi subsidi memang di tangan pemerintah sekarang yang perlu dijelaskan kebijakan ini jika dilimpahkan ke pemerintah pusat maka untuk keseluruhan jika pemerintahan pusat melimpahkan kepada pemerintahan daerah tergantung daerahnya untuk pemerintahan provinsi atau pemerintah kabupaten/kota”, katanya

“Hari ini untuk kebijakan itu belum ada, lagi menunggu penyusunan regulasinya turun dari pusat untuk tata cara pembayaran subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah”, Tutupnya.

Ketika bertemu riaubertuah.co di areal parkir kantor MPP Manager Area UP3 PLN Pekanbaru Himawan Hertanto sempat dimintai keteranganya setelah usai menumpai Walikota Pekanbaru.

“Rapat Tertutup ini selain agenda silaturahmi ke Bapak Walikota juga guna untuk membahas secara langsung terkait lonjakan listrik di Kota Pekanbaru dan nasional”, kata pria berkacamata ini.

“Disini coba Saya tegaskan bahwa lonjakan pembayaran listrik ini bukan dari naiknya tarif dasar listrik, sejak tahun 2017 belum ada kenaikan tarif dasar listrik dimana harga tarif dasar listrik satu untuk seluruh Indonesia”, ucap Himawan.

“Lonjakan ini murni dari pemakaian di pelanggan dimana 3 bulan ini Maret, April dan Mei adanya kebijakan pemerintah untuk PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)”, terangnya.

Awak media mencoba minta penjelasan tentang total pelanggan sambungan listrik PLN khusus yang berada di wilayah Kota Pekanbaru Manager Area UP3 ini bersedia menjelaskan permintaan riaubertuah.co.

“Dari 167.000 pelanggan pasca bayar (bayar bulanan) yang ada di wilayah Kota Pekanbaru kurang dari 55% normal dikatakan normal jumlah kenaikan kurang dari 10%”, jelasnya.

“Sedangkan untuk pelanggan Pra Bayar itu tidak ada masalah yang total nya di Kota Pekanbaru saja sebanyak 215.000 pelanggan”, sampainya lagi.

“Ingin saya jelaskan disini bahwa PLN memberikan solusi dengan memberikan perlindungan untuk pelanggan yang 50% di Juni sesuai dengan foto stan meteran sesuai dengan yang tercatat dilapangan jika terjadi kenaikan akan diberikan relaksasi dengan cara mencicil pembayaran selama 4 bulan”, ungkap Manager Area UP3 PLN Pekanbaru.

L
“Para pelanggan bisa membayarkan di 40% dari total tagihan Juni dan sisanya 60% lagi bisa dibayarkan dengan cara menyicil di 4 bulan yang akan datang”, ungkap Himawan.

Sedangkan Pihak Manager Area UP3 PLN Pekanbaru Himawan Hartanto menyatakan kepada awak media akan membuka posko pengaduan dan call center 123 untuk mengaasi ketidaknyamanan yang dirasakan oleh masyarakat.

“Kami ingin membuat kenyamanan bagi masyarakat yang tentunya pelanggan setia kami dengan kebijakan yang terjadi dalam masa tanggap darurat wabah covid19 ini dengan membuat posko pengaduan dan call center 123”, tutupnya.

Dalam rapat tertutup ini turut mendampingi Walikota Pekanbaru Kaban Bapenda Zulhelmi Arifin, Kadishub Kota Pekanbaru Yuliarso, sedangkan dari pihak PLN Manger Area UP3 di dampingi oleh Humas Syaiful dan Dwi. (Teti Guci)