BANGKINANG-Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Kampar Jakarta (IPMKJ), Fathur Rahman, yang juga mahasiswa Universitas Muhammadyah Jakarta itu menyoroti kinerja anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kampar.

Dia menilai kinerja anggota dewan pada tahun 2021 ini masih jauh dari memuaskan.

Menurutnya, masih banyak pekerjaan dari anggota DPRD Kampar yang dirasa belum maksimal selama tahun ini sehingga masih banyak pula persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.

“Kami melihat bahwasanya banyak selama ini program atau janji-janji politik dari anggota DPRD Kampar yang dirasa banyak yang tidak ditepati dan dilaksanakan, hal ini dibuktikan dengan tidak dihasilkan produk peraturan dan aspirasi yang dibentuk dan dicanangkan oleh anggota DPRD Kampar terkait permasalahan ekonomi, pendidikan dan penegakan hukum yang dirasakan oleh masyarakat," terang dia, Minggu, 21 November 2021.

Bahkan ia juga sangat kecewa dengan kinerja dewan Kampar yang dirasa tidak menjalankan fungsinya sebagai pengontrol kebijakan kepala daerah secara maksimal. Hal ini bisa kita lihat dengan pengelolaan aset berupa mobil dinas yang terungkap oleh Pansus masih banyak persoalan. Tapi hingga saat belum jelas apa langkah konkrit Pansus dalam menyikapi buruknya pengelolaan aset milik daerah ini.

Fathur mengatakan anggota dewan harus menelurkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat serta harus ikut memastikan program yang dilaksanakan secara transparan dan terbuka.

“Karena yang kami sebagai agen perubahan akan tetap mengawal kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh semua anggota DPRD Kampar sehingga apa yang menjadi tanggung jawab dari DPRD terhadap masyarakat Kampar dapat dilaksanakan," ungkap Fathur.

Kata dia, beberapa waktu lalu Dewan Perwakilan Rakya Daerah (DPRD) Kampar telah selesai melakukan Rapat Paripurna KUA-PPAS APBD Kampar tahun 2022.

Dan hari-hari ke depan DPRD bersama Kepala Daerah menyusun anggaran pembangunan untuk tahun 2022. Diharapkan program yang disusun benar-benar program yang pro pada rakyat.

"Nanti akan kita lihat postur APBD Kampar 2022 apakah pro pada pemberdayaaan ekonomi masyarakat yang hancur selama pandemi Covid? Apakah juga pro pada pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan seperti yang dijanjikan? Karena sampai saat ini masih banyak desa-desa yang belum memiliki jalan dan jembatan yang layak. Akan kita tunggu dan akan kita cermati kinerja dewan dalam menyusun anggaran," tutup Fathur. (*)