Komisi III DPRD Pekanbaru Rapat dengan BPBD Bahas RAPBD 2025

banner 160x600

riaubertuah.id

PEKANBARU - Komisi III DPRD Pekanbaru menggelar hearing pembahasan R-APBD bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru, Senin (19/8/2024).

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru Aidil Amri S Sos didampingi Wakil Ketua H Ervan serta Anggota lainnya Hamdani MS SIP, Irman Sasrianto, Heri Kawi Hutasoit, Tarmizi Muhammad dan Zulkarnain.

    Rapat pembahasan KUA-PPAS RAPBD tahun anggaran 2025 ini dihadiri Kepala BPBD Kota Pekanbaru Zarman Candra diikuti jajarannya.

    BPBD Pekanbaru mengusulkan ke Komisi III untuk anggaran kegiatan di tahun 2025 sebesar Rp 15 Miliar lebih.

    “Ya, kita sudah selesai mengupas anggaran BPBD untuk tahun depan. Secara rijit kita bahas satu persatu, sesuai dengan kebutuhannya, termasuk belanja tetapnya,” kata Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru Aidil Amri S Sos.

    Aidil menambahkan, ada beberapa kegiatan yang harus dianggarkan wajib setiap tahunnya. Seperti anggaran operasional dan pengadaan perahu karet saat banjir, plus bencana kebakaran lahan dan sejenisnya.

     

    Termasuk halnya anggaran perawatan setiap aset BPBD, harus rapi disiapkan di gudang atau tempat lainnya.

    “Itu kita tanyakan juga. Karena barang siap dibeli, jangan sampai rusak. Kemudian kami mempertanyakan juga anggaran modifikasi cuaca hujan buatan. Ternyata itu dari pusat (APBN),” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala BPBD Pekanbaru Zarman Candra menyampaikan apresiasi kepada komisi III yang sudah membahas R-APBD 2025 dengan pihaknya.

    Mengenai pagu yang tersedia, Zarman mengharapkan adanya atensi dari DPRD agar lebih maksimalkan semua kegiatan dan pekerjaan BPBD, dalam hal menanggani bencana di Pekanbaru.

    Kota Pekanbaru seluas 632,26 kilometer persegi, dengan 15 kecamatan dan 83 kelurahan, memang sangat luas untuk berfikir memberikan atensi terhadap mitigasi bencana di Pekanbaru.

    “Di Kota Pekanbaru ada beberapa potensi bencana. Mulai banjir, longsor hingga karhutla. Ini harus dipersiapkan sejak dini antisipasi maupun penanganan, khususnya dalam hal anggaran. Makanya kami minta atensi itu,” papar Zarman.

    Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2021, diharapkan bisa bersama-sama memetakan daerah yang rawan bencana.

    Yang penting saat ini pemenuhan sarana dan prasarana, serta aktivitas dalam hal pra bencana serta sosialisasi kepada masyarakat terus diintensifkan.

    “Yang pasti dari kami, koordinasi dengan instansi vertikal terus dimaksimalkan dalam hal antisipasi dan penanganan bencana. Masyarakat juga kami minta bisa melaporkan bencana ke call center BPBD di nomor 081176514664. Ini akan direspon dengan cepat,” ungkapnya.

     

    Disinggung dari 15 kecamatan di Kota Pekanbaru yang paling rawan bencana, khusus banjir, Zarman menjelaskan yang rawan itu ada di Kecamatan Rumbai.

    Karena wilayahnya merupakan daerah DAS (daerah aliran sungai). Ini harus terus diberikan pemahaman kepada masyarakat untuk antisipsi sejak dini.

    Lebih lanjut disampaikan, untuk tahun 2025, BPBD Pekanbaru memang mengusulkan anggaran sebesar Rp15 miliar lebih. Angka ini ada kenaikan yang cukup signifikan. (GALERI FOTO)