Penyalainews, PEKANBARU – Rasionalisasi anggaran yang menjadi kebijakan Gubernur Riau (Gubri) Arsyadjuliandi Rachman, ternyata berimbas buruk kepada masyarakat. Pasalnya anggaran yang dipangkas di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau itu ternyata semuanya yang bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.

Sehingga rasionalisasi yang dimaksud itu bukanlah penghematan, namun justru menambah beban masyarakat. Apalagi saat ini kondisi rakyat tengah butuh uluran tangan pemerintah daerah dalam menggerakkan roda perekonomian.

Pernyataan itu terlontar langsung dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau, Sugianto SH. Ia mengatakan akibat kebijakan tersebut banyak program-program yang hakikatnya mensejahterakan rakyat dihabisi oleh kebijakan salah kaprah itu.

“Pemprov Riau itu bukan perusahaan, yang seenaknya membuat dan memangkas anggaran. Karena dalam pemerintahan itu selain ada Eksekutif  (Pemerintah, red) dan Yudikatif (Penegak Hukum, red), juga ada Legislatif (DPR/DPRD, red). Harusnya setiap kebijakan itu melalui sebuah proses demokrasi, ada proses pembahasan. Itu kan fungsi kita sebagai pengawasan dan pengaturan dalam kebijakan anggaran semuanya itu, untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat,” tegas Sugianto.

Hanya saja, lanjut Sugianto, Pemprov Riau justru membuat kebijakan dalam pemerintahan hanya sepihak, tanpa ada komunikasi, apalagi pembahasan anggaran. “Ini duit rakyat lho, bukan duit pribadi yang harus dikelola dan diketahui oleh rakyat penggunaannya,” tegasnya.

Disampaikan Sugianto, Pemprov Riau pada bulan Februari tahun ini melakukan pemangkasan anggaran di saat anggaran itu sudah disahkan dalam paripurna. “Nah, yang kita sayangkan itu justru yang dipangkas. Anggaran itu buat kebutuhan rakyat, bukan anggaran untuk hal-hal yang tidak bersentuhan dengan rakyat,” tutur Politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Hal ini jelas memperlihatkan bahwa Pemprov Riau tidak menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dalam menjalankan anggaran uang rakyat tersebut.

 

( Koranriau.net )